DIRJEN
BADILLUM
DIREKTORI
PUTUSAN
PERATURAN
SIWAS MARI
e-Court
SIPP
PN LARANTUKA
SAKTI
KEMENKEU
PANGGILAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA
LAPORAN AKSES INFORMASI PN LARANTUKA TAHUN
MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL
LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU (PRODEO)
INFORMASI TILANG PENGADILAN NEGERI LARANTUKA
INFORMASI HUKUMAN DISIPLIN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Sidang Pelanggaran Lalulintas (Tilang) di PN Larantuka
Infografis Tata Cara Permohonan Perubahan Nama Di Pengadilan Negeri
Aplikasi Virtual SIGADING PN Larantuka
Pelayanan Terpadu satu Pintu Pengadilan Negeri Larantuka:
BIAYA PERKARA TAHUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA PN LARANTUKA
Rapat Evaluasi Bulanan Periode Januari 2025 (Rabu, 12 Februari 2025)
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2025 (Selasa, 11 Februari 2025)
Kunjungan ke Desa Lewopao (Senin, 10 Februari 2025)
Apel Pagi dan Briefing Pagi PTSP (Senin, 10 Februari 2025
Public Campaign Pembangunan Zona Integritas PN Larantuka (Jumat, 07 Februari 2025)
MONEV PTSP Periode Januari 2025 (Jumat, 07 Februari 2025)
FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Flores Timur (Selasa, 04 Februari 2025)
Pembinaan dan Pengawasan Daerah serta Asesmen Ampuh oleh Pengadilan Tinggi Kupang
Sosialisasi Pembaharuan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Vers.5.6.5 dan Aplikasi E BERPADU vers.4.0.4
Rapat Evaluasi Anggaran dan Perencanaan Kinerja Tahun 2025
Kunjungan dan Peninjauan Relokasi Pasar Boru
Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai) Episode 3 Tahun 2025
Rapat Koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dengan Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Nusa Tenggara Timur
Rapat Koordinasi Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang
Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Monitoring dan Evaluasi Layanan Pos Indonesia Cabang Flores Timur Tahun 2025
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2025
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
PN.LARANTUKA CERDAS