Berita Terkini

REKOR TERBAIK PENCAPAIAN PENYELESAIAN PERKARA

08 Jan

5

SEPANJANG MA RI BERDIRI, TAHUN 2019 ADALAH REKOR TERBAIK PENCAPAIAN PENYELESAIAN PERKARA

SEPANJANG MA RI BERDIRI, TAHUN 2019 ADALAH REKOR TERBAIK PENCAPAIAN PENYELESAIAN PERKARA

Jakarta - Humas MA: Di penghujung tahun 2019, Mahkamah Agung menyelenggarakan acara Refleksi Akhir Tahun Pada Jum'at pagi, 27 Desember 2019, acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.  Kegiatan Refleksi merupakan rutinitas Mahkamah Agung pada setiap akhir tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas MA terhadap masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 lebih jurnalis baik dari media cetak dan elektronik.

Jurnalis menurut Hatta Ali adalah mitra strategis yang menjembatani  Mahkamah Agung dengan masyarakat, penyampai informasi tentang program dan kinerja Mahkamah Agung kepada masyarakat, sekaligus juga penyampai ide, gagasan, dan pendapat dari masyarakat kepada   Mahkamah Agung. Dalam fungsinya  inilah, jurnalistik  juga berperan sebagai alat kontrol sosial bagi Mahkamah  Agung  dan badan-badan  peradilan yang  berada di bawahnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. “Untuk itulah saya mengundang kawan-kawan hadir pada hari ini, terima kasih kawan-kawan Jurnalis,” ucap Hatta.

Dalam penyampaiannya, Hatta mengatakan bahwa implementasi kebijakan Mahkamah Agung dalam penanganan dan penyelesaian perkara terus menunjukkan hasil yang positif. Tahun ini tercatat jumlah perkara yang diregister di Mahkamah Agung  sebanyak  19.370  perkara.  Sekalipun jumlah  perkara  masuk tersebut  meningkat sebesar  12,91% dari tahun  sebelumnya, Mahkamah Agung berhasil memutus 20.021 perkara dari keseluruhan jumlah beban sebanyak 20.276 perkara, jumlah perkara diputus meningkat 13,51%, sehingga kerja keras Mahkamah Agung tersebut dapat  menekan  jumlah  sisa  perkara  menjadi  hanya  255  perkara. “Jumlah  sisa  perkara  ini,  memecahkan  rekor hasil terbaik yang pernah dicapai oleh Mahkamah Agung,” terang Hatta Ali yang didampingi oleh para Wakil Ketua Mahkamah Agung  dan Para Ketua Kamar Mahkamah Agung. “Data ini masih dinamis karena  hingga hari terakhir  2019,  Mahkamah  Agung  masih terus bersidang dan menyelesaikan  perkara,” kata Hatta Ali yang menegaskan bahwa jumlah itu masih bisa meningkat lagi.

http://103.16.79.44/cms/media/6986

Dari sisi waktu penyelesaian perkara, 96,20% perkara di Mahkamah  Agung  dapat  diputus dalam  waktu  kurang  dari  3 (tiga) bulan,  sesuai  dengan  SK  KMA  Nomor  214 Tahun  2014.  Capaian tersebut  diikuti  pula dengan  kinerja  minutasi/penyelesaian  perkara. Sebanyak  18.274 perkara telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju. Dari sisi transparansi peradilan, Direktori Putusan telah mengunggah  4.326.850  putusan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para hakim agung,  panitera  pengganti Mahkamah  Agung,  dan  semua  unit  penunjang  lainnya.  “Saudara sekalian telah turut mencatatkan sejarah di Mahkamah Agung,” tegasnya.  (azh/RS/Photo:PN&DS)

PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MA RI

12 Des

0

62 PENGADILAN RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Sumber; Jakarta—Humas: Program Pembangunan Zona Integritas di dunia peradilan menuai hasil yang membanggakan. Sebanyak 62 pengadilan di bawah Mahkamah Agung dianugerahi predikat wilayah bebas dari korupsi. Penganugerahan penghargaan akan diberikan hari ini (10/12/2019) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.

Kepastian jumlah pengadilan yang meraih predikat tersebut diperoleh melalui undangan yang disampaikan Kemenpan RB Jumat (6/11/2019) kepada Ketua Mahkamah Agung. Turut diundang di antaranya 62 pengadilan yang dinyatakan meraih predikat tersebut. Ke 62 pengadilan tersebut terdiri dari 28 pengadilan dari lingkungan peradilan agama, 27 pengadilan dari lingkungan peradilan umum, 5 pengadilan dari lingkungan peradilan militer dan 2 pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara.

Selain itu 13 orang mantan pimpinan pengadilan yang meraih predikat WBK juga diundang. Negara memberikan apresiasi dan penghargaan atas usaha-usaha mereka dalam menggerakkan pembangunan zona integritas di satuan kerjanya meskipun mereka saat ini sudah tidak berada di satuan kerja tersebut. Bahkan salah seorang diantaranya, mantan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, H. Patte, yang meninggal dunia pada masa persiapan desk evaluation.

62 Pengadilan Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Syukur dan Berbangga

Menyikapi keberhasilan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung yang bertindak selaku penanggungjawab Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Mahkamah Agung menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya atas pencapaian satuan-satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

Keberhasilan ini, menurut Pudjoharsoyo, adalah bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya bergerak positif menuju badan peradilan yang agung. Sebagaimana diketahui, lanjut Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut, salah satu indikator badan peradilan yang agung adalah pengadilan yang memiliki pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara konsepsional dilaksanakan dengan melakukan penataan pada enam area pokok, yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret.

Dan hasil yang diharapkan dari pembangunan zona integritas ini terukur dengan dua indikator utama, yakni nilai survey persepsi korupsi dan survey persepsi pelayanan publik.

“Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi salah satu sarana untuk meningktkan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai survey persepsi korupsi,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Mengusulkan 177 Pengadilan

62 pengadilan yang meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) tersebut merupakan bagian dari 177 pengadilan yang diusulkan oleh Mahkamah Agung tahun ini. Jumlah pengadilan yang diusulkan tahun ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Tahun ini Mahkamah Agung mengusulkan 177 pengadilan atau setara tujuh kali lipat lebih dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari 96 pengadilan pada lingkungan peradilan umum, 59 pengadilan pada lingkungan peradilan agama, 10 pengadilan pada lingkungan peradilan militer dan 12 unit kerja pada lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Pada tahun sebelumnya, Mahkamah Agung mengusulkan 23 pengadilan dan yang berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi hanya 7 pengadilan. Ketujuh pengadilan tersebut masing-masing Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II – 08 Jakarta, Pengadilan Militer II – 13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Dari 177 pengadilan yang diusulkan tersebut, 12 pengadilan diantaranya berstatus mandatori. “Keikutsertaannya dalam penilaian pembangunan zona integritas ditetapkan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ungkap Pudjoharsoyo. Selebihnya sebanyak 165 pengadilan merupakan pengadilan yang diusulkan sendiri oleh Mahkamah Agung melalui jalur mandiri.

Kedua belas pengadilan dimaksud meliputi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Manado.

Penunjukan kedua belas pengadilan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang berfokus pada tiga area utama, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Di area penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk aparatur penegak hukum di dua belas wilayah sebagai unit-unit percontohan.

Di sisi lain, penunjukan lembaga-lembaga penegak hukum di kedua belas wilayah tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System—ICJS) melalui pengembangan aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi (SPPT TI) yang diusung Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Dengan aplikasi tersebut nantinya data-data terkait peradilan pidana semenjak penyelidikan hingga pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan  akan teringrasi dalam satu aplikasi.

Sementera itu bagi pengadilan yang tidak termasuk kategori mandatori, diusulkan setelah melalui serangkaian proses penilaian. Menurut Pudjoharsoyo, penilaian dilakukan secara berjenjang melewati setidaknya tiga tahapan penilaian.

“Penilaian pertama dilakukan di tingkat pengadilan tinggi dan hasilnya diusulkan ke direktorat jenderal badan peradilan masing-masing lingkungan,” jelas Pudjoharsoyo. Di tingkat direktorat jenderal selanjutnya diseleksi ulang melalui proses assessment yang dilakukan oleh tim internal masing-masing badan peradilan.

Setelah masing-masing direktorat jenderal menentukan satker-sakter yang memenuhi standar nilai untuk mengikuti tahapan selanjutnya, satker terpilih diusulkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. “Satker-satker tersebut kemudian akan diperiksa oleh Tim Penilai Internal (TPI),” ungkap Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

Pengadilan-pengadilan yang berhasil memperoleh nilai terbaik dari TPI itulah yang diusulkan untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan mengikuti proses seleksi oleh Kemenpan RB. (Humas/Mohammad Noor)

APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS

11 Des

0

APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) UNTUK 62 PENGADILAN DAN 13 TOKOH PELOPOR PERUBAHAN 2019.

Sumber; Jakata – Humas : Bertepatan dengan momentum Hari anti Korupsi tahun 2019, Kemenpan RB menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2019  bertempat di Birawa Hall, Selasa, 10 Mei 2019 .

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa  perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggarakan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat,tepat ,murah, tidak diskriminatif dan berkualitas.

APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) UNTUK 62 PENGADILAN DAN 13 TOKOH PELOPOR PERUBAHAN 2019.

 

 

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi untuk transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menuntut perbaikan birokrasi untuk terus dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa sukses atau tidaknya agenda pembangunan akan sangat tergantung keberhasilan reformasi Birokrasi instansi pemerintah, utamanya unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.

Pada kesempatan tersebut, Wapres RI menyerahkan apresiasi kepada para pemimpin perubahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

 

"Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model)  pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM," jelasnya.

 

 

Dilihat dari sisi jumlah unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 247 persen. Dari 910 unit kerja pelayanan di tahun 2018, meningkat menjadi 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019, dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.

Pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sebanyak 62 Unit kerja (Pengadilan) menjadi penerima predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 yang terdiri dari :

Lingkungan Peradilan Umum :

Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Pengadilan Tinggi Denpasar

Pengadilan Tinggi Medan

Pengadilan Tinggi Semarang

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Ambon

Pengadilan Negeri Bandung

Pengadilan Negeri Bekasi

Pengadilan Negeri Bogor

Pengadilan Negeri Gianyar

Pengadilan Negeri Gorontalo

Pengadilan Negeri Indramayu

Pengadilan Negeri Kediri

Pengadilan Negeri Martapura

Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Muara Enim

Pengadilan Negeri Oelamasi

Pengadilan Negeri Pangkal Pinang

Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Sampit

Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surakarta

Pengadilan Negeri Tangerang

Pengadilan Negeri Wates

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Lingkungan Peradilan Agama :

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Mahkamah Syariáh Kualasimpang

Pengadilan Agama Bandung

Pengadilan Agama Banjarbaju

Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Batam

Pengadilan Agama Bekasi

Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Gorontalo

Pengadilan Agama Indramayu

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pengadilan Agama Jambi

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Pengadilan Agama Sungguminahasa

Pengadilan Agama Tangerang

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Militer  Tinggi I Medan

Pengadilan Militer  Tinggi III Surabaya

Pengadilan Militer  Utama Jakarta

Pengadilan Militer  I -  06 Banjarmasin

Pengadilan Militer  III – 12 Surabaya

 

 

 

Selain memberi penghargaan kepada 62 Satuan Kerja (Pengadilan) di lingkungan Mahkamah Agung, Kemenpan RB juga menganugerahi 13 pimpinan Pengadilan sebagai Tokoh Pelopor Perubahan Tahun 2019 :

Dr.H. Cicut Sutiarso, SH.,M.Hum

Alm. Drs. H. Patte, SH., MH

Dr. Drs. H. Murtadlo, SH.,MH

Drs. H. Basuni.,SH.,MH

Drs. H. Syaifuddin , SH.,M.Hum

Sutiyono, SH.

Muslim, SH.

I Nyoman Wiguna, SH., MH

Ninik Hendras Susilowati, SH.,MH

Marliyus MS, SH.,MH

Respatun Wisnu Wardoyo, SH

I Ketut gede , SH.,MH

Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH.

Ditemui  di tempat yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.Sunarto, SH., MH, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh MA saat ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia Peradilan.

MA ingin merubah paradigma untuk menjadi lebih proaktif menjemput apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat pencari keadilan. MA ingin menghadirkan “Tomorrow Is Today” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Target Mahkamah Agung bukan hanya mendapatkan WBK atau WBBM tetapi terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Pimpinan MA berkomitmen bahwa pimpinan di Badan Peradilan harus menjadi role model, apabila tidak bisa, maka dipersilahkan untuk mundur atau kita yang mundurkan, Ujarnya.

Selaras dengan pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan bahwa Peradilan di Indonesia sekarang sudah berubah, konsentrasi MA adalah pelayanan prima untuk masyarakat.

 

 

 

Target MA kedepan adalah semua Peradilan Tingkat Pertama harus ber-Zona Integritas,  Dibandingkan tahun Lalu, MA mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan jumlah sebanyak 7 unit kerja, di tahun 2019 unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK menjadi 62 Unit kerja.

"Apresiasi dan Penganugrahan ini menjadi penyemangat dan pendorong bagi MA untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat," ucap Pudjoharsoyo di akhir Wawancara.(IP/PN)