07 Feb
PROSEDUR PENGADUAN DUGAAN PELANGGARANYANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI LARANTUKA
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Larantuka terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, akan berdampak pada ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat dan para pencari keadilan. Untuk itu, segala bentuk Keluhan dan pengaduan dapat diajukan langsung ke Pengadilan Negeri Larantuka. Ada beberapa prosedur, syarat, dan ketentuan yang harus dipatuhi untuk dapat mengirimkan keluhan dan pengaduan di ruang lingkup Pengadilan Negeri Larantuka.
Cara Menyampaikan Pengaduan ke Pengadilan Negeri Larantuka
Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Negeri Larantuka
Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan
HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 076/KMA/SK/VI/2009
Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Peradilan.Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada Lembaga Pengadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, atau pelanggaran perilaku.
Hak Pelapor:
Hak Terlapor:
Hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan:
Untuk Informasi dan Pengaduan yang ditujukan langsung ke Mahkamah Agung, Anda dapat mengunjungi Sistem Online Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan Mahkamah Agung Republik Indonesia, silakan kunjungi http://siwas.mahkamahagung.go.id
09 Apr
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1.
Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman prilaku hakim
2.
Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
3.
Pelanggaran sumpah jabatan;
4.
Pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipiul atau peraturan disiplin militer.
5.
Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayak nya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan,maupun selaku anggota masyarakat;
6.
Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
7.
Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
8.
Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.
SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN
A. Disampaikan secara tertulis
Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingakat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor;
Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untukmenyampaikan pengaduanya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus bukti
Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau pengadilan akan membantu manuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
B. Menyebutkan Informasi yang jelas
Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai :
a.
Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas;
b.
Perbuatan yang dilaporkan;
c.
Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
d.
Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat di mintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.
Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya, namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
C. Tata Cara Pengiriman
Pengaduan ditujukan kepada :
Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas; atau
Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalma amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata “ PENGADUAN pada Pengadilan “ pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.
HAK-HAK PELAPOR
Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
Mendapatkan kesempatan untuk dapat m,emberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
Mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaankan.
Silahkan dowload formulir pengaduan :