Tolak Gratifikasi Maaf Kami tidak tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari Anda!!! Lanjut
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri Lanjut
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Larantuka secara online Lanjut
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI Dalam rangka peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Mahkamah Agung melalui teknologi informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menciptakan website JDIH Mahkamah Agung RI Lanjut
Mekanisme Gugatan Sederhana Pernah mengalami kerugian akibat teman/saudara ingkar janji atau perbuatan pengerusakan kendaraan atau benda lainnya ? LANJUT
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara. KUNJUNGI SITUS
Prosedur Informasi Masalah Waris & Tanah Taukah Anda dalam kurun tahun 2015-2018 perkara perdata yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri Larantuka adalah terkait sengjeta Waris. Umumnya waris ini juga berhubungan dengan maslah harta warisan berupa tanah. Selengkapnya

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

08 Mar

4
Ditulis oleh Super User

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

 PSTP  PTSP
 

TUJUAN
PTSP bertujuan:
a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PRINSIP
PTSP dilaksanakan dengan prinsip:
a. Keterpaduan;
b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
c. Koordinasi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Aksesibilitas.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

 

PTSP PENGADILAN NEGERI LARANTUKA KELAS II

  1. Kepaniteraan Pidana, melayani:
  • Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
  • Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
  • Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
  • Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  • Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  • Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  • Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberiman izin besuk.
  • Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  1. Kepaniteraan Perdata, melayani:

Gugatan dan lain-lain:

  • Menerima Pendaftaran Perkara Perlawanan/ Bantahan.
  • Menerima Pendaftaran Verzet atas Putusan Verstek.
  • Menerima Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama.
  • Menerima Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
  • Menerima Permohonan dan Pengembalian Turunan Putusan.
  • Menerima Pendaftaran Permohonan Eksekusi.
  • Menerima Pendaftaran Permohonan Konsinyasi.
  • Menerima Permohonan Pengembalian Uang Hasil Eksekusi dan Uang Konsinyasi.
  • Menerima Permohonan Pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Eksekusi.
  • Menerima Permohonan Pendaftaran Keberatan Putusan Arbitrase, KPPU, dan BPSK.

Permohonan:

  • Menerima permohonan Perwalian/Izin Menjual/Menjaminkan/Pembagian Harta.
  • Menerima permohonan Ganti Nama/Penambahan Nama/Pengurangan Nama.
  • Menerima permohonan Perbaikan Akta Kelahiran.
  • Menerima permohonan Pengesahan Perkawinan Belum Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
  • Menerima permohonan Pengesahan Kematian Belum Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
  • Menerima permohonan Keadaan Ketidakhadiran/Afwezigheid Verklaring.
  • Menerima permohonan Wali Pengampuan.
  • Menerima permohonan Pengesahan Perkawinan.
  • Menerima permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak/Adopsi.
  • Menerima permohonan Perwalian.
  • Menerima permohonan Pengesahan Nama/Perbaikan Identitas Paspor.
  1. Kepaniteraan Hukum, melayani:
  • Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
  • Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
  • Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
  • Permohonan legalisasi surat.
  • Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
  • Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  1. Bagian Umum, melayani:
  • Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Rekrutmen Calon Hakim Tahun Anggaran 2017

12 Jul

59
Ditulis oleh Super User

 

Kabiro Hukum dan Humas MA 

Rekrutmen Calon Hakim yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 telah menuai berbagai komentar, baik yang pro dan kontra. Dengan segala argumentasi dan pembenaran, semua komentar dan opini tersebut terkesan menunjukkan pemikirannya yang lebih rasional dan harus diterima. Pada sisi lain, banyaknya komentar tersebut terkesan menunjukkan rasa khawatir yang berlebihan, bahkan cenderung over  protective.

Kendati demikian, Mahkamah Agung dalam konteks ini sangat menghargai berbagai pendapat para pakar dan para ahli tersebut. Mahkamah Agung meyakini bahwa semua unsur masyarakat mengharapkan Mahkamah Agung menjadi lembaga yang berintegritas, bermartabat, terhormat dan dihormati. Masyarakat berharap semua aparatur peradilan, mulai dari Hakim Agung sampai Hakim tingkat Banding dan Pertama memiliki integritas moral yang tinggi. Harapan tersebut justru juga menjadi harapan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. beserta pimpinan Mahkamah Agung lainnya.

Ketua  Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam pengarahan dan amanatnya terkait rekrutmen Hakim ini menekankan, bahwa seleksi Calon Hakim harus dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel dan dimaksudkan untuk memperoleh Calon Hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi.

Dalam rangka menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memperoleh sumber daya Hakim yang berkualitas dan berintegritas tersebut, Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen tidak akan melakukan sendiri, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara.

*Persyaratan pelamar dapat di download di sini

Selengkapnya...