TUJUAN
PTSP bertujuan:
a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PRINSIP
PTSP dilaksanakan dengan prinsip:
a. Keterpaduan;
b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
c. Koordinasi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Aksesibilitas.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

PTSP PENGADILAN NEGERI LARANTUKA KELAS II

1. Kepaniteraan Pidana, melayani:

• Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
• Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
• Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
• Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
• Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberiman izin besuk.
• Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.

2. Kepaniteraan Perdata, melayani:

Gugatan dan lain-lain:

• Menerima Pendaftaran Perkara Perlawanan/ Bantahan.
• Menerima Pendaftaran Verzet atas Putusan Verstek.
• Menerima Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama.
• Menerima Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
• Menerima Permohonan dan Pengembalian Turunan Putusan.
• Menerima Pendaftaran Permohonan Eksekusi.
• Menerima Pendaftaran Permohonan Konsinyasi.
• Menerima Permohonan Pengembalian Uang Hasil Eksekusi dan Uang Konsinyasi.
• Menerima Permohonan Pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Eksekusi.
• Menerima Permohonan Pendaftaran Keberatan Putusan Arbitrase, KPPU, dan BPSK.

Permohonan:

• Menerima permohonan Perwalian/Izin Menjual/Menjaminkan/Pembagian Harta.
• Menerima permohonan Ganti Nama/Penambahan Nama/Pengurangan Nama.
• Menerima permohonan Perbaikan Akta Kelahiran.
• Menerima permohonan Pengesahan Perkawinan Belum Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
• Menerima permohonan Pengesahan Kematian Belum Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
• Menerima permohonan Keadaan Ketidakhadiran/Afwezigheid Verklaring.
• Menerima permohonan Wali Pengampuan.
• Menerima permohonan Pengesahan Perkawinan.
• Menerima permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak/Adopsi.
• Menerima permohonan Perwalian.
• Menerima permohonan Pengesahan Nama/Perbaikan Identitas Paspor.

3. Kepaniteraan Hukum, melayani:

• Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
• Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
• Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Permohonan legalisasi surat.
• Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
• Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.

4. Bagian Umum, melayani:

• Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.