Tugas Pokok Dan Fungsi

28 Nov

Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015

 

Ketua dan Wakil Ketua
1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Majelis Hakim
Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

Panitera
Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan
2. Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
4. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
5. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
6. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara,
7. Penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan Perundang-Undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
9. Pelaksanaan mediasi;
10. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

SEKRETARIS
Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
12. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
14. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
15. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
17. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum
1. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
4. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
5. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
6. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
7. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
8. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
9. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti
1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam:Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
4. Membuat penetapan hari sidang.
5. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

Jurusita/Jurusita Pengganti
1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

PERATURAN DAN KEBIJAKAN

26 Okt

PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMBERI LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU :

  1. PERMA NOMOR 01 TAHUN 2014
  2. SK DIRJEN BADILUM NOMOR 52/DJU/SK/HK.006/5/TAHUN 2014

SOP Pidana

21 Jun

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN KEPANITERAAN PIDANA

Klik disini untuk melihat atau download disni

 

SOP Hukum

21 Jun

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM

untuk melihat atau download SOP KEPANITERAAN HUKUM dapat diklik pada SOP masing-masing

                    1. SOP Laporan perkara

                    2. SOP Pendafataran Badan Hukum

                    3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

                    4. SOP Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil

                    5. SOP Kerjasama PosBakum

                    6. SOP Layanan PosBakum

                    7. SOP Pengaduan

                    8. SOP Surat Keterangan Penelitian

                    9. SOP Pengarsipan berkas

                   10.SOP Permohonan Informasi

                   11. SOP Surat Keluar

                   12. SOP Surat Masuk

SOP Perdata

21 Jun

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PERDATA

untuk melihat atau download SOP KEPANITERAAN PERDATA dapat diklik pada SOP masing-masing dibawah ini

              1. S.O.P PERKARA PERMOHOHON

              2. SOP PERKARA PERDATA GUGATAN APABILA MEDIASI TIDAK BERHASIL

              3. SOP PANGGILAN DELEGASI

              4. SOP PERDATA UPAYA HUKUM BANDING

              5. SOP PERKARA PERDATA- KASASI

              6. SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI

              7. SOP PERDATA EKSEKUSI RIIL

              8. SOP SITA EKSEKUSI PERDATA

              9. SOP PERKARA PERDATA PRODEO