A.    Pengertian
Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukkan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2013, di Pengadilan Negeri Larantuka telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Tinggi Semarang dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Larantuka.

B.    Maksud dan Tujuan Pengawasan
Pengawasan internal yang bersifat reguler/rutin pada Pengadilan Negeri Larantuka dilakukan dengan maksud untuk:

• Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
• Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
• Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisiensian penyelenggaraan peradilan.
• Menilai kinerja aparat peradilan.
• Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi).

C.    Bentuk dan Metode Pengawasan
Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Larantuka dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan metode wawancara dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

• Memeriksa program kerja.
• Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja.
• Memberikan saran-saran untuk perbaikan.
• Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Larantuka.
• Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Larantuka atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

D.    Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan rutin/reguler bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Negeri Larantuka dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.
Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Larantuka adalah dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:
1.    Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencangkup:

• Administrasi perkara
• Administrasi persidangan

2.    Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup:

• Administrasi kepegawaian
• Administrasi keuangan
• Administrasi umum dan inventaris

3.    Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.
4.    Kedisiplinan waktu
Jam kerja Pengadilan Negeri Larantuka adalah seperti berikut:

• Senin – Kamis    08.00 – 16.30, Istirahat 12.00 – 13.00
• Jumat    07.00 – 16.00, Istirahat 11.30 – 13.00

Dalam upaya untuk mewujudkan upaya pengawasan internal di Pengadilan Negeri Larantuka maka Ketua Pengadilan Negeri Larantuka telah mengeluarkan Keputusan Nomor W12-U7/2804/KP.04.06/11/2013 tanggal 13 November 2013 yang menetapkan dan menunjuk Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut:
1.    Mangatas Simanullang, S.H. sebagai Koordinator Pengawas;
2.    Radityo Baskoro, S.H. sebagai Pengawas Bidang Perdata;
3.    Riya Novita, S.H. sebagai Pengawas Bidang Pidana;
4.    Santosa, S.H., M.H. sebagai Pengawas Bidang Hukum/IT;
5.    Nyoto Hindaryanto, S.H. sebagai Pengawas Bidang Umum dan Mediasi;
6.    Budiarto, S.H. sebagai Pengawas Bidang Keuangan;
7.    Zulkarnaen, S.H. sebagai Pengawas Bidang Kepegawaian.
Selain penunjukan Pengawas Bidang, diperlukan pula Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) pada Pengadilan Negeri Larantuka guna memberikan informasi ke dalam maupun ke luar yang hubungannya dengan masyarakat dalam mencari keadilan dan segala sesuatu untuk penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Bidang Humas ini telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dengan menunjuk Nenden Rika Puspitasari, S.H. sebagai Humas.
Dalam pada itu, untuk memenuhi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Larantuka mengeluarkan Keputusan Nomor W12-U7/1629/KP.04.5/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang menetapkan sebagai berikut:
1.    Sri Prih Utami, S.H., M.H., Jabatan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Larantuka, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2.    Turyono, S.H., Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Larantuka, sebagai Petugas Informasi;
3.    Budi Priyanto, S.H., M.H., Jabatan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Larantuka dan Yuni Widiyanti, S.H., Jabatan Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Larantuka, masing-masing sebagai Penanggung Jawab Informasi.

E.    Pelaporan, Pengaduan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut
Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Larantuka baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka.
Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.