Indeks Kepuasan Masyarakat

Selain Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK/SPAK), instrumen penting lainnya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Negeri (PN) Larantuka adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Jika IPAK berfokus pada kebersihan birokrasi dari pungli dan korupsi, maka IKM digunakan untuk mengukur kualitas, kecepatan, keramahan, dan transparansi pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pelaksanaan & Publikasi IKM di PN Larantuka

Sama seperti survei anti-korupsi, PN Larantuka melakukan pengukuran IKM secara berkala setiap triwulan. Laporan periodik yang mereka susun mencakup beberapa dokumen pertanggungjawaban penting:

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Berisi rekapitulasi data kuesioner dan nilai indeks akhir yang diperoleh. Pengukuran ini merujuk pada standar Kementerian PANRB.
Monitoring dan Evaluasi (Monev) IKM: Dokumen analisis internal untuk menilai konsistensi kualitas pelayanan di unit seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Notulen Rapat Monev IKM: Catatan koordinasi pimpinan dan jajaran pengadilan dalam membahas masukan serta keluhan dari masyarakat.
Laporan Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah: Rencana perbaikan konkret yang langsung dieksekusi untuk membenahi tiga poin pelayanan publik yang mendapatkan skor kepuasan paling rendah dari masyarakat pada triwulan tersebut.

Cara Mengakses Nilai & Laporan IKM PN Larantuka

Anda dapat mengunduh dokumen laporan IKM, lembar kuesioner, serta melihat lembar hasil olah data resmi PN Larantuka:

Melalui Website Resmi: Kunjungi laman utama PN Larantuka.
Menu Direktori Survei:
- Anda bisa langsung menuju menu Layanan Publik atau mengakses direktori khusus seperti halaman SKM Tahun 2026 – PN Larantuka untuk mengunduh laporan periode terbaru.
- Halaman arsip tahun-tahun sebelumnya (misalnya SKM Tahun 2024 atau 2022) juga tersedia di situs tersebut untuk melihat riwayat perkembangan kualitas pelayanan mereka dari waktu ke waktu.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

Triwulan I Tahun 2026