Sekilas Info >>

01/10 Bukan Saksi, Bukan Ahli, Tapi Hakim Mendengarnya 29/09 Istidraj Ekologi dan NIMBY Syndrome: Sebuah Renungan di Penempatan Kepulauan 15/09 Konfigurasi Fungsi Dakwaan dan Tuntutan dalam Masa Transisi Menuju KUHP Baru: Suatu Kajian Berdasarkan Asas Lex Favor Reo 04/09 CABUT KEKUASAAN AYAH, PN LARANTUKA PERBERAT HUKUMAN PELAKU PERKOSAAN ANAK KANDUNG 01/09 Meneroka Sistem Adversarial dalam Penahanan di KUHAP Baru 27/08 Semarak HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dan Mahkamah Agung RI, PN Larantuka Gelar Beragam Kegiatan 20/08 39 Tahun Tenggelamnya KM Sahabat II : Sebuah Refleksi Peringatan HUT ke-73 IKAHI di Larantuka 20/08 Dari Belu Witi Wuling ke Meja Hakim Hukum Adat Lamaholot di Persimpangan Peradilan Perdata Modern 20/08 Batas-Batas Penggunaan Amicus Curiae dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia 12/07 KETENTUAN PERCERAIAN BAGI SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN

2015

24 JUL

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 3/DJU/HM02.3/6/2014

Oleh : admin

Kebijakan dan Peraturan Pengadilan

Berikut disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 ;

SE_Dirjen_Badilum_Administrasi_Pengadilan_Berbasis_TI.pdf